
Pada sekitar tahun 1961, Presiden
Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang-tambang
asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan
perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun
kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario
jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap negeri
tercinta, Indonesia.
Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis
Lisa Pease yang dimuat dalam majalah
Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam
National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “
JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.
Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak
tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai
beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan
temuan jika
Freeport Sulphur,
demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping
ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.
Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator
Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu
dinasionalisasikan.
Freeport Sulphur yang baru saja hendak
melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya
terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba. Menurut Lisa Pease,
berkali-kali CEO
Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan
terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.
Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959,
Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana
East Borneo Company,
Jan van Gruisen.
Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah
laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat
yang ditulis
Jean Jacques Dozy di tahun 1936.

Forbes Wilson, Direktur Freeport Sulphur 1959 (pic:
mininghalloffame.org)
Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan
tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.
Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu
itu dan kemudian membacanya. Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita
kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang
keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan
alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh
dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung
Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di
dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera
melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu.
Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya
akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di
depan mata. Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan
seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya
ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul
The Conquest of Cooper Mountain.

Forbes Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg, 1967.
Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang
untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun
itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur
gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga
mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi
bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan
perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama
GOLD MOUNTAIN,
bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson
memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga
tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun
bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960,
Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan
East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.
Forbes Wilson bersama anggota geologist Freeport di Erstberg 1967
Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama
dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas
tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah
memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.
Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS
John Fitzgerald Kennedy
(JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah
sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan
menghentikan bantuan
Marshall Plan jika ngotot mempertahankan
Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk
membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang
Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.
Soekarno dan JF Kennedy
Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg
sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja
Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan
Marshall Plan
yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai
emas yang ada di gunung tersebut. Dampak dari sikap Belanda untuk
mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan
East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.
Presiden AS, John F Kennedy ditembak saat bersama istrinya di mobil kab terbuka pada 22 November 1963.
Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi
kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank
Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan! Segalanya berubah seratus
delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22
November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan
sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak
mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika. Presiden
Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang
dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada
Indonesia, kecuali kepada militernya.
Presiden
Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa
barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi
presiden AS, John F Kennedy
Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah
Augustus C.Long,
salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini
memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan
Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan
dengan
Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961
memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60
persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai
salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat
terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus
C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport dan pemimpin
Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman Presbyterian Hospital
Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri..
Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan
agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang
ajaib, Augustus C. Long juga aktif di
Presbysterian Hospital di
New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).
Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu
simpul pertemuan tokoh CIA. Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat
kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun
sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini
dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling
krusial”. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long
terpilih sebagai Direktur
Chemical Bank, salah satu perusahaan
Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota
dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.
Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi
rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh
yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan
menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai
Our Local Army Friend.

Pengamat sejarawan LIPI,
Dr Asvi Marwan Adam
Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber
daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi juga
menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul
Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing
di Indonesia. Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang
helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan
Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.
“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.
Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui
Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua.
Namun Soekarno menolak secara halus.
“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,”
ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno. Soekarno berencana modal asing
baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap
mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang
Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri.
Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa
belajar ke negara-negara lain.

Soeharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI
Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan
mempersiapkan calon pengelola negara. Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha
pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak
kalah kuat! Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti
diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri
Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa. Dalam
surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia
dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia
akan beralih ke Barat. Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah
akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis. Sebab itu,
angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis
Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan. Telegram
rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut
Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua. Salah satu bukti sebuah telegram rahasia
Cinpac 342,
21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para
penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana
darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok yang
dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari
rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar
mengambil-alih kekuasaan
tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee
juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka
dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan
Jenderal yang pro
Sukarno melalui
Gerakan 30 September
yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai
“G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh)
September oleh pro-Sukarno.
Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh Presiden Soekarno
Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara
Indonesia berubah total. Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan
“memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966,
yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan. Dalam
Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi
keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru
menjadikannya menjadi seorang presiden. Dalam artikel berjudul
JFK, Indonesia, CIA, and Freeport
yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease
menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah
tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga
sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat
telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport,
Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”

Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.
Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno
yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan
kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya
mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport masih akan sulit
mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno
masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana
Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?
Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata
sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit
Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan
semakin mudah.
Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.
Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu
Ibnu Soetowo
. Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga
dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu
Ir. Slamet Bratanata. Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu
Julius Tahija.
Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan
Freeport. Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha
lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam
PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera
Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia. Sedangkan Ibnu
Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena
dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka. Sebagai bukti
adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA)
pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang
draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller
seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.
Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.
Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia
menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan
mungkin untuk selamanya. Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28
Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota
Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia
kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata
dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan
perjanjian pengembalian kembali pabrik Bata pada tanggal 3 Maret 1967.
Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk
memperbesar)
Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik
Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan
pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki
pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada
masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.
Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang
kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia
untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang
agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan
penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak
Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach. Masih ditahun yang sama 1967,
perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi
tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April
perjanjian itu ditandatangani.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Freeport di Jakarta Indonesia, 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)
Akhirnya, perusahaan
Freeport Sulphur of Delaware,
AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan
pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport
diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.
Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah
Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan
Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K.
Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk
kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk
Indonesia, Marshall Green.
Freeport
mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk
kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama
dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali
dilakukan dengan tujuan Jepang.
Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar
penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan
pada Desember 1967. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru
dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing
selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa,
kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia. Setelah itu juga
ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di
area Waigee Sentani oleh PT
Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.
Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Nikel Irian oleh Pacific Nickel Indonesia, 19 Februari 1969. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar) Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen
(Koninklijke Hoogovens),
Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang
menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).
Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh
Dutch Koninklijke Hoogovens,
Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.
Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia
banyak keganjilan. Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu
dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan.
Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.
Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan?
apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu?
sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.
Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?
Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya
tertulis menambang tembaga. Tapi karena pada masa itu tak ada media,
bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang
terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam
pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.
Perjanjian
ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk
kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?
Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya
tertulis menambang nikel. Begitulah seterusnya, semua
perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia
dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta
perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan
ratusan tahun kedepan. Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan
Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur kenegara-negara
pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan
tahun. “Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat
karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu
dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.
Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng
Bechtel,
perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John
McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA
Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.
Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik
Jim Bob Moffet
dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar
dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran,
George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “
Grasberg”
setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu
memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya
menempati urutan ketiga terbesar didunia.
Maley
menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan
cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan
menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.
Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi
tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu
merupakan yang termurah di dunia!!
Istilah
Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya
EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga
mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di
permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru
menggalinya dengan sangat mudah.
Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari
Tambang Grasberg (
Grasberg Mine)
atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut
Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut
emas dan tembaga itu ke Amerika.
Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah
Indonesia sampai sekarang!! Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota
itu bernama Tembagapura? Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah
“dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk
mengeksploitasi tembaga saja? Jika iya, perjanjian penambangan harus
direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku
untuk puluhan tahun kedepan! Menurut kesaksian seorang reporter CNN
yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan
helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah
berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang
ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah
beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga
ratusan tahun kedepan. Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi
para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer. Sejak
1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi
tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.
Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau
jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil
karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika
Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih
dahulu.

Itu
pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden
Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian
ini dan keadaan ini.
Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani
mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan
menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang
sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden
Indonesia.